TEORI MEDIA MASSA PEMBANGUNAN

Teori Media Massa Pembangunan mulai muncul pasca Perang Dunia II di tahun 60-an. Negara-negara dunia ketiga menerapkan sistem ini untuk mengejar ketertinggalannya atas negara lain yang lebih maju. Teori yang digagas oleh PBB melalui UNESCO ini hadir ketika syarat untuk menerapkan 4 teori pers klasik dari Sibert dkk seperti tersedianya infrastruktur, khalayak/audience, materi/uang dan profesional/pekerja media ternyata sulit dipenuhi oleh negara-negara yang baru lepas dari penjajahan.

Beberapa prinsip dari sistem ini adalah:

• Media seyogyanya menerima dan melaksanakan tugas-tugas positif pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan nasional yang ditetapkan.
• Kebebasan media perlu dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan.
• Isi media perlu memprioritaskan isi berita dan informasinya kepada negara-negara berkembang lainnya yang memiliki kedekatan secara geografis, budaya atau politik.
• Wartawan dan pekerja media lainnya mempunyai tanggung jawab dan kebebasan dalam menjalankan tugasnya, mengumpulkan dan menyebarkan informasi.
• Demi kepentingan pembangunan, negara berhak untuk ikut campur, atau mengeluarkan pembatasan-pembatasan, dan pengoperasian media, melakukan penyensoran, memberikan subsidi, dan pengendalian secara langsung dapat dibenarkan.

Pada hakikatnya, konsep sistem media massa pembangunan ini mendukung demokratisasi. Namun pada kenyataannya, penerapan sistem ini justru cenderung mengarah pada sistem pers otoritarian. Hal ini disebabkan karena para pemimpin negara biasanya mengatasnamakan pembangunan untuk memperkuat legitimasinya. Memang, sebuah konsep yang pada awalnya tampak baik dan sempurna, tidak selalu dibarengi dengan praktek yang baik pula. 

(Wahyu Dwi Septiningrum / 153070206 / B)